Medan - Pengamat sosial politik dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Dr Anang Anas Azhar MA menilai, wacana standarisasi para penceramah atau khatib shalat Jumat di seluruh masjid di Indonesia tidak perlu diberlakukan.
"Jika standarisasi sertifikasi diberlakukan sama artinya akan menutup kran berdakwah bagi para ustadz. Kebebasan berbicara pun dalam isi khatib dibatasi, dan ini melanggar kebebasan demokrasi dalam berbicara," kata Anang di Medan, Sabtu (4/2).
Alumnus program doktor Komunikasi Islam UINSU ini menegaskan, wacana memberlakukan standrisasi setiap khatib akan memperkecil peran ulama dalam menyampaikan pesan dakwahnya. Dakwah itu adalah universal, jadi apa yang dibicarakan sepanjang sifatnya amar ma'ruf nahi munkar harus didengarkan umat.
"Jadi, jangan ada pembatasan isi khutbah. Isi khutbah yang mengatahuinya secara persis adalah para khatib yang akan naik mimbar. Silakan berikan kebebasan kepada para khatib," ucap Anang.
Dia mengatakan, Indonesia bukan seperti Malaysia. Malaysia memang sudah memberlakukan hal demikian kepada ustadz yang akan menyampaikan ceramahnya di sejumlah tempat. "Di Malaysia, kalau tidak ada izin dari lembaga yang resmi ditunjuk pemerintah, maka ustadz tidak dapat berceramah di depan publik," katanya.
Jadi, lanjut Anang, wacana pemberlakuan standarisasi sertifikat tersebut belum pelu dilakukan di Indonesia. Kebebasan untuk menyampaikan pendapat justru akan bertentangan dengan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945.
Adanya standarisasi sertifikasi kata dia, justru akan berdampak pada pembatasan dakwah oleh khatib. "Kalau itu diberlakukan banyak yang tidak bersertifikasi tidak boleh menjadi khatib. Meski hanya bersifat administrasi untuk peningkatan kapasitas dan mutu para khatib,: katanya.
Sebelumnya, Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin mewacanakan program sertifikasi bagai para khatib salat Jumat. Wacana itu digagas berdasarkan keluhan masyarakat yang merasa isi khotbah Jumat kerap bernuansa ejekan kepada suatu kelompok.**
0 comments:
Post a Comment