Medan - Partai politik di era Presiden SBY diduga banyak kecipratan aliran dana e-KTP melalui senatornya yang berada di DPR RI.
"Komisi Pemberantasan Korupsi harus turun tangan, ikut mengaudit keuangan partai politik, sehingga aliran dana e-KTP yang masuk ke politisi segera terungkap," kata Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Dr Anang Anas Azhar MA menjawab wartawan, di Medan, Senin (13/3).
Sekedar diketahui juga, bahwa nama Novanto kini menjabat sebagai Ketua DPR, dan beberapa nama kader Golkar yang disebut dalam dakwaan ikut menerima aliran dana proyek e-KTP. Mereka yang disebut rata-rata adalah anggota Komisi II DPR periode 2009-2014. Tak hanya itu, Partai Golkar sendiri disebut menerima uang sebesar Rp 150 M dalam kasus ini.
Bahkan, DPP Partai Golkar diisukan mendapat Rp 150 miliar. Namun, Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham membantah partainya menerima uang. "Itu tidak benar," kata Idrus Marham..
Anang menilai, terseretnya sejumlah nama politisi tenar akan berpengaruh, dan dipastikan berdampak negatif dan dapat menurunkan elektabilitas partai, khusunya menjelang pemilihan umum tahun 2019 nanti.**
"Komisi Pemberantasan Korupsi harus turun tangan, ikut mengaudit keuangan partai politik, sehingga aliran dana e-KTP yang masuk ke politisi segera terungkap," kata Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Dr Anang Anas Azhar MA menjawab wartawan, di Medan, Senin (13/3).
Sekedar diketahui juga, bahwa nama Novanto kini menjabat sebagai Ketua DPR, dan beberapa nama kader Golkar yang disebut dalam dakwaan ikut menerima aliran dana proyek e-KTP. Mereka yang disebut rata-rata adalah anggota Komisi II DPR periode 2009-2014. Tak hanya itu, Partai Golkar sendiri disebut menerima uang sebesar Rp 150 M dalam kasus ini.
Bahkan, DPP Partai Golkar diisukan mendapat Rp 150 miliar. Namun, Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham membantah partainya menerima uang. "Itu tidak benar," kata Idrus Marham..
Anang menilai, terseretnya sejumlah nama politisi tenar akan berpengaruh, dan dipastikan berdampak negatif dan dapat menurunkan elektabilitas partai, khusunya menjelang pemilihan umum tahun 2019 nanti.**
0 Komentar